Rumah Murah Dp 0 Persen, Ini Skema Pembayarannya

Rumah Murah Dp 0 Persen, Ini Skema Pembayarannya

Rumah murah Dp 0 persen Pemerintah DKI Jakarta memang sudah mulai diberlakukan, lokasi pertama realisasi program ini berada dikawasan Kalapa Village, Jakarta TImur dengan pembangunan 702 unit rumah susun sederhana (rusunami).

Menurut kebijakan saat kampanya Anies- Sandi salah satu program andalanya adalah rumah Dp 0 persen, rumah ini nantinya ditujukan kepada masyarakat dengan penghasilan Rp 7 juta atau berpenghasilan rendah, dengan harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 316 juta dan tipe 21 harganya Rp 184 juta.

Bagi masyarakatayang tertarik dan sesuai dengan keriteria perysaratan yang berlaku bisa mulai mendaftar melalui badan layanan umum daerah Pemprov Jakarta mulai awal bulan April 2018.

Nah bagi anda yang berniat untuk membeli rumah murah Dp 0 persen inilah skema pembayaran yang nantinya harus dibayarkan setiap bulan.

Angsuran untuk rusunami tipe 21 diperkirakan sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Angsuran tersebut akan dicicil setiap bulan selama 20 tahun.

Angka tersebut didapat dari jumlah plafon kredit ditambah suku bunga yang harus dibayar selama 20 tahun dibagi jumlah bulan dari tenor (240 bulan). Adapun jumlah plafon kreditnya sebesar Rp 184,8 juta, sedangkan jumlah suku bunga FLPP (5% flat 20 tahun) sebesar Rp 107,9 juta.

Sedangkan angsuran untuk rusunami tipe 36 diperkirakan sebesar Rp 2,1 juta per bulan. Angsuran tersebut akan dicicil setiap bulan selama 20 tahun.

Sampai saat ini dari pihak Pemprov DKI Jakarta masih terus menggodok anggaran yang nantinya digunakan sebagai dana talangan DP rumah tersebut.

Memang rumah menjadi salah satu hal pelik di Ibu Kota Jakarta, harga beli rumah dari tahun ketahun di Jakarta semakin melambung tinggi. Sedangkan jika dilihat dari golongan masyrakat berpenghasilan rendah memang kebutuhan akan rumah menjadi hal sulit diwujudkan, kebanyakan masyrakat berpenghasilan rendah lebih baik kontrak rumah dengan harga sewa yang terbilang mahal.

Pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah ini untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai janji yang harus dibayarkan sewaktu kampanye.