Ramai kabar mengenai Gubernur Papua, Lukas Enembe yang telah ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengaku marah. Bagaimana tidak, dana otonomi khusus (otsus) di Papua yang mencapai Rp1.000,7 triliun tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan, di era Gubernur Papua Enembe di mana dana otsus mencapai Rp500 triliun lebih tidak memberikan dampak kepada masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Mahfud pada September 2022 lalu yakni sebelum Lukas ditangkap KPK. Lukas Enembe sendiri baru saja ditangkap KPK pada Selasa (10/1) kemarin, setelah menyandang status sebagai tersangka. Lebih lanjut, saat itu Mahfud geram karena dengan dana yang digelontorkan sejak 2001 itu tapi masyarakat Papua tetap miskin.
“Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin,” tegas Mahfud di Kampus Unisma, Malang, 23 September 2022 silam.
Ia pun menyayangkan dana otsus sebesar itu untuk pembangunan Papua jalan di tempat. Kala itu, Mahfud menuturkan, pembangunan infrastruktur di Papua dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Sementara, dana otsus banyak yang dikorupsi. “Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi,” jelas Mahfud.
Mahfud mengakui, tidak semua dana otsus Papua itu dikorupsi. Tetapi dengan tidak jalannya pembangunan di sana, menurutnya hal itu jadi bukti bahwa korupsi dana otsus sangat memberikan dampak. Hal tersebut jelas membuat masyarakat semakin menyoroti Lukas Enembe “Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp1.000,7 triliun,” tambahnya.
Ia pun menambahkan, rakyat Papua dan Indonesia berhak marah kepada Lukas Enembe. Sebab, dana triliunan yang harusnya dipakai untuk pembangunan tidak menghasilkan apa-apa. Ia pun melanjutkan, banyak transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua. “Untuk Papua mendapat Rp14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat Rp10,2 juta per kepala penduduk. Kalimantan yang kaya raya dan sumbangannya besar cuma Rp4,9 juta per kepala penduduk,” ungkapnya.
