Polemik angkutan batu bara di Sumatera Selatan kembali memanas setelah ambruknya Jembatan Muara Lawai di Lahat. Insiden tersebut menyoroti kembali masalah penggunaan jalan umum oleh truk batu bara yang berdampak buruk pada infrastruktur dan keselamatan masyarakat.
Sebagai respons terhadap hal ini, Gubernur Sumsel, Herman Deru, berencana memanggil lima kepala daerah pada Senin, 7 Juli 2025. Mereka adalah Bupati Muara Enim, Bupati Lahat, Bupati PALI, Bupati Ogan Ilir, dan Wali Kota Prabumulih.
Pertemuan itu bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian hukum mengenai angkutan batu bara, melindungi masyarakat, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik.
Kenapa Polemik Angkutan Batu Bara di Sumsel Adalah Masalah yang Serius?
Bupati Muara Enim, Edison menegaskan bahwa dirinya tetap konsisten mendesak pembangunan jalan khusus untuk angkutan batu bara. Ia menyebutkan bahwa penggunaan jalan umum oleh truk batu bara sangat berisiko bagi keselamatan dan merusak infrastruktur.
Edison berharap pertemuan dengan Gubernur Sumsel bisa menghasilkan kebijakan tegas yang menertibkan operasional angkutan batu bara dan melindungi kepentingan publik.
Jembatan Muara Lawai yang ambruk pada akhir Juni 2025 menjadi bukti nyata kerusakan yang ditimbulkan oleh truk batu bara. Jembatan ini adalah salah satu jalur vital yang menghubungkan antarwilayah di Sumsel.
Pemerintah daerah berharap melalui pertemuan ini, akan ada solusi yang dapat mempercepat pembangunan jalan khusus transportasi dari industri batu bara dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur lainnya.
Demikian informasi seputar polemik angkutan batu bara di Sumsel. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Mbipike.Com.
