Pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor mineral dan batu bara (minerba) menjadi fokus utama dalam upaya hilirisasi. Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan industri yang lebih berkembang di Indonesia.
Namun, meskipun ada potensi besar, kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya.
Polemik Kebijakan Hilirisasi Minerba: Tantangan yang Dihadapi Pelaku Usaha
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa 90% hilirisasi Indonesia berada di sektor pertambangan, terutama di mineral dan batu bara. Potensi investasi sektor ini mencapai US$498,4 miliar, namun para pelaku usaha mengakui bahwa kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya efektif.
Salah satu masalah utama yang disoroti adalah kebijakan ekspor konsentrat yang terbatas, yang menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, perlu lebih fleksibel untuk mengakomodasi perusahaan yang telah membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri.
Khusus untuk batu bara, meskipun pemerintah mendukung hilirisasi Dimetil Eter (DME) sebagai pengganti LPG, biaya investasi yang tinggi dan kebutuhan infrastruktur besar menjadi tantangan serius. Hal tersebut membuat proyek hilirisasi batu bara lebih sulit mencapai kelayakan komersial tanpa dukungan kebijakan yang konsisten dan kuat.
Sementara itu, sektor nikel mengalami perkembangan pesat sejak diterapkannya larangan ekspor bijih nikel pada 2020, meskipun tetap menghadapi kampanye negatif terhadap “dirty nickel.”
Sementara itu, hilirisasi bauksit yang berfokus pada alumina menghadapi masalah investasi yang besar dan rendahnya harga jual di pasar, yang menyebabkan para pengusaha ragu untuk berinvestasi dalam pembangunan smelter.
Kebijakan hilirisasi minerba yang dijalankan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi kebijakan, investasi, maupun infrastruktur.
Untuk mewujudkan potensi besar yang dimiliki sektor ini, pemerintah perlu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan mendukung keberlanjutan industri minerba dalam negeri.
Demikian informasi seputar update kebijakan hilirisasi minerba. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Mbipike.Com.
