Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan pertemuan koordinasi dan sinergisitas untuk membahas pengelolaan Wilayah Kerja atau WK Andaman.
Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (4/3) di Gedung Wisma Mulia, Jakarta, dihadiri oleh Kepala BPMA, Nasri Djalal, Wakil Kepala BPMA, Nizar Saputra, serta Kepala SKK Migas, Joko Siswanto.
Dalam pertemuan tersebut, Nasri Djalal menekankan tiga isu penting terkait WK Andaman yang perlu segera ditindaklanjuti. Pertama, pengelolaan WK Andaman yang akan melibatkan BPMA secara lebih intensif. Kedua, pengelolaan regulasi sumur tua yang perlu pembaruan.
Ketiga, perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara BPMA dan SKK Migas mengenai pelaksanaan teknis migas. Nasri menyebutkan bahwa ketiga isu ini menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor migas bagi Aceh dan Indonesia.
Dalam tanggapannya, Joko Siswanto menegaskan bahwa SKK Migas mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil BPMA untuk mempercepat produksi migas di wilayah tersebut.
Ia menyatakan pentingnya koordinasi yang baik antara BPMA dan SKK Migas untuk menjaga keberlanjutan produksi migas, khususnya di wilayah lepas pantai Aceh yang masuk dalam wilayah yang lebih dari 12 mil laut.
WK Andaman, yang terletak di lepas pantai Aceh, kini menjadi sorotan dunia migas, terutama setelah penemuan gas besar oleh Mubadala Energy, perusahaan asal Abu Dhabi, di Blok South Andaman.
Lokasi yang berdekatan dengan Central Andaman ini diperkirakan menyimpan potensi gas yang sangat besar, menjadikannya salah satu kawasan yang memiliki prospek jangka panjang dalam industri energi Indonesia.
Demikian informasi seputar pengelolaan wilayah kerja WK Andaman. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Mbipike.Com.
